tugas pendidikan Kewarganegaraan

1. LATAR BELAKANG PENGANTAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Perjalanan panjang sejarah bangsa kita (bangsa indonesia )yang dimulai sejak masa selama penjajahan, kemudian di lanjutkan dengan masa perebutan kemerdekaan setelah itu perjuanganpun masih tetap berlanjut untuk mempertahankan kemerdekaan sampai hingga masa pengisian kemerdekaan yang menyebabkan kondisi dan tutunan yang berbeda sesuai dengan jamannya.
Kesamaan nilai-nilai ini di landasi oleh jiwa, tekad, dan semangat kebangsaan. Kesemuanya itu tumbuh menjadi kekuatan yang mampu mendorong proses terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam wadah Nusantara.
Semangat perjuang bangsa yang telah ditujukan pada kemerdekaan 17 Agustus 1945 tersebut ditunjukan dengan keimanan serta ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan keikhlasan untuk berkoban. Landasan perjuangan tersebut merupakan nilai-nilai perjuangan Bangsa Indonesia dan wajib menjadi panutan bagi generasi penerus.
Nilai-nilai perjuangan itu kini telah mengalami pasang surut sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Semangat perjuangan bangsa telah mengalami penurunan pada titik yang kritis. Hal ini disebabkan antara lain oleh pengaruh globalisasi.
2. Hak Azasi Manusia
HAM pada umumnya adalah hak dasar yang dimiliki oleh seseorang sejak lahir sebagai anugerah dari tuhan YME. Setiap orang memiliki hak dalam menjalankan kehidupan dan apa yang dikendakinya selama tidak melanggar norma juga tata nilai di masyarakat. Hak asasi ini wajib untuk dihormati, dijunjung tinggi serta dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah juga setiap orang sebagai harkat dan martabat manusia yang sama antara satu orang dengan lainnya yang benar-benar wajib untuk dilindungi.
HAM berlaku secara universal. Dasar-dasar HAM tertuang dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat (Declaration of Independence of USA) dan tercantum dalam UUD 1945 Republik Indonesia, seperti pada pasal 27 ayat 1, pasal 28, pasal 29 ayat 2, pasal 30 ayat 1, dan pasal 31 ayat 1
3. Hak dan Kewajiban Warga Negara
Hak dan Kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak, tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Semua itu terjadi karena pemerintah dan para pejabat tinggi lebih banyak mendahulukan hak daripada kewajiban. Padahal menjadi seorang pejabat itu tidak cukup hanya memiliki pangkat akan tetapi mereka berkewajiban untuk memikirkan diri sendiri. Jika keadaannya seperti ini, maka tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan.
Adapun pasal – pasal dari UUD Negara Indonesia yang mengandung tentang hak dan kewajiban yaitu :
 Pasal 26 ayat 1 yang menjadi warga Negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga
Negara pada ayat 2, syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.
 Pasal 28 disebutkan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikran dengan lisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

 Pasal 30 ayat 1 bahwa hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara dan ayat 2 mengatakan pengaturan lebih lanjut diatur dengan UU No.6 Hubungan warga negara dengan Negara.
 Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.
Negara kesatuan RI menganut asas bahwa setiap warga Negara mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan. Ini adalah konsekuensi dari prinsip kedaulatan rakyat yang bersifat kerakyatan. Pasal 27 ayat 1 UUD 45 menyatakan tentang kesamaan kedudukan warga Negara di dalam hukum dan pemerintahan dan kewajiban warga Negara dalam menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa pengecualian. Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban.
 Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan
Pasal 27 ayat 2 UUD 45 menyatakan bahwa tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal ini memancarkan asas keadilan social dan kerakyatan. Berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hal ini seperti yang terdapat dalam UU agrarian, Perkoperasian, Penanaman Modal, Sistem Pendidikan Nasional, Tenaga Kerja, Usaha Perasuransian, Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Perbankan, dan sebagainya. Deangan tujuan menciptakan lapangan kerja agar warga Negara memperoleh penghidupan yang layak.

 Kemerdekaan Berserikatdan Berkumpul
Pasal 28 UUD 45 menetapkan hak warga Negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pendapat/pikiran secara lisan maupun tertulis. Syarat-syaratnya akan diatur dalam UU. Pasal ini mencerminkan bahwa Negara Indonesia bersifat demokratis. Pelaksanaan pasal 28 ini telah diatur dalam undang-undang , antara lain:

• UU Nomor 1 tahun 1985 tentang perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 1969 tentang pemilihan umum anggota anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat .sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 4 Tahun 1975 dan UU Nomor 3 Tahun 1980.
• UU Nomor 2 Tahun 1985 tentang perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 1969 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan UUNomor5Tahun1975.

 Kemerdekaan MemeIuk Agama
Pasal 29 ayat 1 UUD 45 menyatakan bahwa Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya penjelasan UUD 45 menyebutkan bahwa ayat ini menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ayat 2 menyatakan bahwa Negara:
Menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Kebebasan memeluk agama merupakan salah satu hak yang paling asasi diantara hak-hak asasi manusia, karena kebebasan beragama itu langsung bersumber pada martabat manusia sebagai mahluk ciptaan Tuhan.

 Hak Dan Kewajiban Pembelaan Negara
Pasal 30 ayat 1 UUD 45 menyatakan bahwa hak dan kewajiban setiap warga Negara untuk kut serta dalam usaha pembelaan Negara dan ayat 2 menyatakan bahwa pengaturannya lebih lanjut dilakukan denga.n_UU. UU yang dimaksud adalah UU Nomor 20 Tahun 1982 tentang pokok-pokok Pertahanan Keamanan Negara yang antara lain mengatur sistem pertahanan kemanan nebara semesta.

 Hak Mendapat Pengajaran
Sesuai dengan tujuan Negara RI yang tercermin dalam alinea ke 4 Pembukaan UUD 45, yaitu bahwa pemerintah Negara Indonesia antara lain berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa, Pasal 31 ayat 1 UUD 45 menetapkan bahv/a tiap-tiap warga Negara berhak mendapatkan pengajaran.
Dan lain.

4. Bela Negara
Negara adalah tempat di mana ‘hatimu’ berada. Ia adalah ungkapan bahwa, di tengah dunia yang kian mengglobal, tidak bisa dipungkiri, kita perlukan tempat untuk berada dan berlindung.
Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI (berdasarkan Pancasila dan UUD 1945) demi menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara.
Bela negara seringkali dikaitkan dengan militer dan militerisme, sehingga seolaholah
kewajiban dan tanggung jawab untuk membela negara hanya tugas Tentara Nasional
Indonesia (selanjutnya disingkat TNI). Hal ini tentulah bertentangan dengan pasal 30
ayat (1) UUD 1945 setelah Amandemen IV (selanjutnya disingkat UUD 1945).
Berdasarkan pasal 30, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha
pertahanan dan keamanan negara.

Alasan Bela Negara: Ancaman
Sumber fahrezyhafidavi.blogspot.com
NKRI perlu dibela karena adanya ancaman. Setiap tindakan baik fisik maupun nonfisik yang dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara.
3.1. Ancaman Fisik: setiap tindakan nyata mengancama kesatuan dan persatuan. Ancaman ini dapat berasal dari dalam maupun dari luar. Dari dalam, adanya kerusahan, peperangan antaretnis, perusakkan tempat ibadah hingga pertikaian masal seperti yang terjadi di Tanjung Priok) akan sangat merugikan kesatuan dan persatuan negara Indonesia. Ada juga ancaman dari luar: tindakan militer asing atau antek-anteknya yang berusaha menyerang persatuan dan kesatuan NKRI. Ancaman itu dapat berupa: agresi (invasi, bombardemen, blokade, serangan tentara), pelanggaran wilayan, spionase, sabotase, teror, penggunaan wilayah.
3.2. Ancaman Non Fisik (multidimensional). Adalah ancaman yang tidak kelihatan karena terbungkus rapi lewat ideologi, budaya, ekonomi, dan sistem sosial. Secara kelihatan tidak membahayakan. Namun, dalam kenyataannya, ia bekerja secara sangat rapi dah tersembunyi. Di sini dibutuhkan kegesitan aparat untuk dapat mengantisipasi bentuk –bentuk tersembunyi. Pada bagian ini, ada juga Ancaman Transnasional: adalah upaya yang bersifat jaringan internasional dan mengepalkan sayapnya ke pelbagai negara. Hal itu bisa muncul dalam bentuk: terorisme, penjarahan kekayaan alam, budaya asing.
Catatan:
1. Terorisme sebagai sebuah ancaman, memiliki sistem kerja yang bisa bersifat fisik maupun nonfisik. Dari sisi fisik, hadir dalam aneka aksi kekacauan seperit bom bunuh diri, peledakan, dan sebagainya. Namun, yang lebih ditakuti adalah sistem kerja bawah tanah yang lebih mengancam.
2. Demi menghindari terorisme, ada banyak pendekatan yang mesti dilewati. Pertama, negara adidaya, secara khusus negara yang termasuk anggota tetap Dewan Keamanan PBB (AS, Rusia, China, Prancis, dan Inggris), mesti menggunakan diplomasi lembut (tanpa menggunakan kekerasan). Hanya dengan demikian, ancaman terorisme dapat dihindarkan). Serangan terhadap terorisme, dalam kenyataannya, tidak banyak membasmi. Malah sebaliknya. Dari sisi negara, terorisme bisa saja muncul akibat kemiskinan. Perhatian terhadap pemerataan pembangunan, dapat menjadi sebuah solusi yang baik.
5. Demokrasi
Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan.Demokrasi berasal dari bahasa Yunani δημοκρατία – (dēmokratía) “kekuasaan rakyat”,[2] yang dibentuk dari kata δῆμος (dêmos) “rakyat” dan κράτος (Kratos) “kekuasaan”,
Demokrasi mengakui bahwa semua manusia setara, mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan. Demokrasi menjamin pemenuhan hak asasi manusia, antara lain hak hidup, hak kebebasan, hak kesetaraan, hak memiliki dan hak mengejar kebahagiaan.
Macam Macam Demokrasi Yang Pernah Berlaku Di Indonesia
1. Demokrasi Liberal Demokrasi ini sering disebut Demokrasi PARLEMENTER, dilaksanakan setelah keluarnya Maklumat Pemerintah NO.14 Nov. 1945.Menteri bertanggung jawab kepada parlemen.
2. Demokrasi Terpimpin Pada sistem ini berlaku sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dalam demokrasi terpimpin ini menggunakan sistem presidensil.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: